Program PRONA Di Tolitoli Bermasalah !..

MEDIAPALU.com _ Tolitoli _ Sulawesi Tengah – Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.

Khusus kepada golongan masyarakat ekonomi lemah dalam kegiatan Prona tidak dikenakan biaya kepengurusan alias gratis.

Celakanya, program mulia Prona (proyek nasional agraria) di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dinodai oleh oknum aparat Desa, yangmana oknum tersebut diduga meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang menginginkan serifikat gratis dari pemerintah bersumberkan dana dari APBN.

Sumber resmi yang nama tidak ingin dipublikasikan kepada Mediapalu.com menyebutkan bahwa aparat pengurus Prona di Desa Lakatan melakukan pemungutan sejumlah uang kepada warga sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah per, setifikat. Sambung sumber, prihatin atas perbuatan oknum yang melakukan pungli kepada warga miskin. Lanjutnya mengutip salah satu korban, luas lahannya hanya 375 M persegi, itu pun di bagi menjadi tiga kapling, tanah perumahan, mendapatkan sertifikat tersebut tidak sesuai yang diharapkan.

Kepala Desa Lakatan, Hi. Moh ridwan, saat di hubungi melalui telepon, membantah keras tudingan adanya pungutan liar atas program prona di Desanya. Minggu, (30/10).

“Siapa yang bilang,” kata Kades dengan Nada tinggi, sembari mengatakan bahwa ia justru menolong warga yang membutuhkan sertifikat tersebut. ” Justru saya membantu masyarakat, adapun pungutan yang Rp 350 ribu itu untuk membayar BPHTB di Bank, dan yang BPHTB-nya 200 M persegi yang nihil atau tidak dibayar ( gratis ) yakni luas tanah 200 Meter persegi kebawah,” katanya.

Sedangkan, LSM Bumi Bakti Ahmad pombang, mengatakan tidak menerima alasan Kades itu, karena menurut Ahmad, sertifikat dari Prona itu gratis.

” Prona proyek operasional agraria, pemerintah pusat, turun ke kabupaten – kabupaten di biaya dari anggaran APBN , di peruntuhkan untuk masyarakat tanpa di pungut biaya ( 0%), apabila di pungut biaya, itu masuk pungli dan tidak di benarkan, karena pemerintah pusat sudah membayar ke Pertanahan ditingkat Kabupaten sebagai pihak pelaksana di lapangan, dan kemudian mengenai BPHTB yang di bayar di Bank itu, yang di bawah 500 M persegi itu gratis,” tandasnya.

Editor : JeM
http://mediapalu.com _ (Rustam)

One Comment on “Program PRONA Di Tolitoli Bermasalah !..”

  • Eneida Mielsch wrote on 2 November, 2011, 6:27

    You made some good points there. I looked on the internet for the subject matter and found most people will agree with your blog.

Write a Comment

Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!

Copyright © 2014 . All rights reserved. Maintained by: Thony Irawanto (TelukPalu.com)