Oktober 30, 2020

Agussalim Tuntut DPRD Provinsi Lakukan Pengawasan PILGUB!!

SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jum’at,18/9/2020

Sulteng- Pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS) perlu pengawasan “politik” yang berbasis aturan hukum agar abdi negara ini tidak menyalahi aturan yang berkaitan dengan netralitas dalam terselenggarannya pemilihan umum (Pemilu). Menurut Koordinator Bersama Relawan Tim Hukum dan Advokasi RUSDY-MAKMUN menyampaikan ..”kan semua DPRD di Daerah memiliki proxi komisi, diantaranya Komisi A yang secara khusus miliki “kemitraan” dengan Pemda. Agussalim SH peran ini yang belum dilakukan Komisi A tersebut. Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan netralitas ASN dan PNS diharapkan agar tidak ada abdi negara yang menjadi tim sukses atau ikut terlibat dalam terselenggaranya Pilgub 2020.

Saya belum melihat terobosan politik Komisi A DPRD PROVINSI SULTENG tegas Agussalim SH.
Mengapa diperlukan sikap politik Komisi A DPRD PROVINSI dalam Pengawasan Pilgub ? menurut Agussalim SH lebih lanjut bahwa selain memiliki fungsi pengawasan, mandat hukum yang dimiliki DPRD PROVINSI tidak lain suara rakyat memiliki prioritas di Dewan untuk menjaga Demokrasi utuh berkualitas.

Lebih lanjut kata Agussalim SH menegaskan dinamika.politik lokal sangat rentan dengan hadirnya “instruksi terselubung” dalam melahirkan keputusan birokrasi secara mendadak dan disalahgunakan. Kata Agussalim SH, saya tidak lagi terlalu fokus pada advokasi Pengawasan Netralitas ASN dan PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 53/2010 tentang Disipilin PNS yang tertuang dalam pasal 4 no 12 sampai dengan 15 PP. Dalam aturan itu, menyebutkan jika ASN dan PNS dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye, peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Apakah DPRD Provinsi melalui Komisi A mau menyoroti “kampanye terselubung” abdi negara yang juga dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye nanti ?, Serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Inilah yang mau saya katakan ke Komisi A DPRD PROVINSI, sebagai lembaga politik rakyat dalam.menjalankan fungsi pengawasannya.Tegas Agussalim SH, dalam aturan PP itu kan ada larangan ASN dan PNS tidak boleh memberikan dukungan dengan memberikan fotocopy KTP atau surat keterangan lainnya,” tambahnya.

Sebab pengawasan harus lebih diperketat lagi, bukan semata hanya melapor kasus dilapangan saja mengingat sekarang ini sudah memasuki pendaftaran bakal calon dilalui kemarin. Sejumlah kegiatan juga intens dilakukan, tanggal pencoblosan juga semakin dekat yakni tinggal beberapa bulan kedepan.Saran dan masukan dari Agussalim SH selaku Koordinator Bersama Relawan Tim Hukum dan Advokasi RUSDY-MAKMUN yang berkaitan dengan pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing dan Bawaslu dapat diundang didengar pendapatnya di Komisi A bersama Wartawan dan LSM dengan Tokoh Agama, Pemuda agar nampak apa yang sudah DPRD PROVINSI menjelang Pilgub 2020.

Sebab sebelumnya Bawaslu Sulteng mencatat 31 kasus terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Yang menjadi pertanyaan dari klasifikasi kasus tersebut porsi kasus ASN berpolitik praktis di pilkada masih sebatas “peran pasif” belum menyentuh pada sindikasi birokrasi kepada porsi jabatan dilingkungan kerja dengan berbasis “instruksi” atasan. Ini mengingatkan kita pada kondisi daerah pasca bencana dan situasi Covid, keterlibatan ASN yang standar ganda namun eksis pada tugasnya dapat termonitoring ? Dan menurut Agussalim SH apa bisa dijadikan prioritas bersama Komisi A dengan Bawaslu “bertemu” bahas soal seperti ini, saya berharap Komisi A DPRD PROVINSI yang berinisiatif mengawal demokrasi untuk suksesnya Pilgub 2020.(Ivan)