Tak punya jabatan resmi, tak pula terdaftar dalam struktur pemerintahan. Tapi sepak terjang mereka nyata. Segelintir orang yang belakangan dikenal sebagai “pemain proyek” makin percaya diri turun ke lapangan. Mereka bertamu ke kantor-kantor dinas, menemui pejabat teknis, menyodorkan daftar kegiatan, dan sesekali melontarkan kalimat ancaman jika keinginan mereka tak dituruti.
Lobi berubah jadi intimidasi. Tekanan berubah jadi skenario pelengseran.
Mereka datang bukan untuk memastikan proyek berjalan baik, melainkan untuk memastikan bahwa jatah mereka aman. Ketika akses tak diberikan, mereka marah. Ketika kebijakan tak searah dengan selera, mereka menyusun narasi agar pejabat tertentu “diganti”. Bukan karena kinerja buruk, tetapi karena dianggap tak bisa diajak kompromi.
“Kalau tidak mau sejalan, ya siap-siap disingkirkan,” ujar seorang sumber, menirukan gaya komunikasi salah satu oknum.
Mereka bahkan berani menyasar jabatan strategis seperti kepala dinas dan sekretaris daerah, hanya karena tak bersedia membuka ruang bagi praktik curang. Padahal, jabatan publik bukan alat transaksi. Ketika tekanan eksternal lebih menentukan posisi birokrasi dibanding mekanisme evaluasi resmi, maka yang dilanggar bukan hanya etika pemerintahan, tetapi akal sehat demokrasi.
Kekuasaan informal semacam ini tidak boleh diberi ruang.
Sudah saatnya Kepala Daerah bertindak tegas. Diam menghadapi kelompok-kelompok serakah hanya akan membuat mereka merasa berkuasa. Jika pembiaran terus terjadi, maka pesan yang sampai ke publik bukan lagi soal pelayanan, melainkan siapa yang lebih lihai menekan dari balik layar.
Keberanian pejabat lurus mesti dihargai, bukan diintimidasi. Ketegasan kepala daerah menjadi benteng terakhir agar birokrasi tidak dikooptasi oleh kepentingan liar yang hanya memikirkan proyek dan keuntungan pribadi.
Karena jika kepala daerah tunduk pada tekanan semacam ini, maka pemerintahan tak ubahnya perusahaan keluarga dikelola oleh sedikit orang, untuk kepentingan segelintir orang. **
Penulis: Tim Redaksi MediaPalu
