Jakarta, MediaPalu – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menindak tegas praktik penambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia.
“Penegakan hukum akan dilakukan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu, seperti yang disampaikan Presiden. Kalau komandan sudah bilang A, jangan ada gerakan tambahan. Kita juga A,” ujar Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu, 24 Agustus 2025.
Bahlil menjelaskan, aktivitas tambang ilegal terbagi dalam dua kategori, yakni di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Penambangan di kawasan hutan umumnya dilakukan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), atau dengan melampaui luasan izin yang diberikan. Sementara di luar kawasan hutan, praktik ilegal muncul ketika pelaku tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Untuk mengantisipasi pelanggaran pertambangan yang berkaitan dengan hutan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025,” kata Bahlil.
Dalam aturan itu, Satgas PKH mendapat mandat menegakkan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk perambahan ilegal, penyalahgunaan lahan, serta melaksanakan reforestasi dan penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan.
Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil ketua. Anggotanya terdiri atas tujuh menteri, termasuk Menteri ESDM.
Instruksi Presiden mengenai penindakan tambang ilegal, kata Bahlil, menjadi pedoman jelas bagi seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum.
Dengan begitu, tidak ada lagi alasan untuk ragu atau takut dalam memberantas jaringan penambangan ilegal dari hulu hingga hilir.
“Demi menjaga kedaulatan sumber daya alam sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia,” ujar Bahlil.
Iwan H
