Kota Palu, MediaPalu – Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah, Minggu, 24 Agustus 2025, seolah menjadi umpan bagi Bahlil Lahadalia.
Anwar menegaskan kekayaan tambang Sulteng, mulai dari nikel, emas, hingga tembaga, belum menjelma sebagai kesejahteraan nyata bagi daerah.
Dengan APBD Rp 5,5 triliun dan PAD Rp 2,5 triliun, menurutnya, Sulteng masih berpeluang menambah Rp 2 triliun jika tata kelola tambang diperbaiki.
Bahlil, yang hadir sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merespons langsung. Ia mengakui persoalan struktural menjadi biang keladi.
“Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Ini tidak adil,” katanya.
Ia menegaskan revisi Undang-Undang Minerba dilakukan untuk mengoreksi ketimpangan itu.
“Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan. Tidak perlu ribet dengan tender panjang,” ujar Bahlil, menanggapi harapan Anwar agar tambang lebih berpihak ke masyarakat lokal.
Bahlil juga menyinggung akar persoalan minimnya PAD, yakni perbedaan mekanisme izin di Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
Izin dari ESDM, kata dia, memberi kontribusi signifikan ke PAD, sementara izin industri dari Kementerian Perindustrian justru minim setoran.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp 2 triliun,” ujarnya.
Di hadapan peserta Musda, Bahlil menegaskan dukungan politik Golkar terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan Pasal 33 UUD 1945.
“Sumber daya alam harus dipakai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Musda Golkar Sulteng yang digelar di Sriti Convention Hall, Kota Palu, itu dihadiri anggota DPR RI Muhidin M. Said, anggota DPR RI Longki Djanggola, Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, para pengurus DPC Golkar, hingga DPD Golkar Sulteng.
AMB
