Pembangunan yang beradab tak cukup hanya menyejahterakan manusia. Ia juga harus menghormati hak-hak ekologis dan membuka jalan bagi keberlanjutan semesta.
Diskursus tentang hak atas lingkungan yang sehat hingga kini masih terjebak dalam pandangan antroposentris. Lingkungan diposisikan semata sebagai ruang hidup dan sumber daya bagi manusia. Kerusakan lingkungan pun dilihat hanya sebagai penghambat pemenuhan hak asasi manusia, bukan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan semesta.
Padahal, kita sudah seharusnya melangkah lebih jauh: dari sekadar memperjuangkan right to environment menuju pengakuan atas environment’s right. Hak atas lingkungan tidak cukup hanya dipahami sebagai hak manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat, melainkan perlu ditarik lebih luas—mengakui bahwa lingkungan itu sendiri memiliki hak untuk dipulihkan, dihormati, dan dilindungi.
Dalam era Antroposen—ketika pengaruh manusia telah menjadi kekuatan geologis dominan—hukum menjadi medan pertarungan penting. Ia bisa berfungsi sebagai alat legitimasi bagi praktik-praktik destruktif. Namun hukum juga bisa menjadi jalan perubahan, mengakui hak-hak ekologis, dan membalik arus eksploitasi menuju keberadaban ekologis.
Karena itu, kita membutuhkan satu jalan ketiga: mengubah relasi manusia dengan alam bukan hanya melalui pendekatan hukum, teknokratis, atau ekonomi, tapi juga dengan memperluas horizon etik dan spiritual kita terhadap semesta.
Prinsip Golden Rule—perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan—perlu diperluas dan diterapkan pada komunitas ekologis non-manusia. Tak cukup hanya sesama manusia yang diperlakukan adil. Hutan, laut, tanah, udara, sungai, bahkan makhluk hidup tak bersuara, semuanya berhak untuk diperlakukan secara adil, dihormati eksistensinya, dan dijaga keberlanjutannya.
Etika ekologis ini sesungguhnya telah hidup dalam banyak tradisi agama dan kearifan lokal. Namun kita perlu menggalinya kembali, membangun jembatan antara ecocentrism dan ecotheology, agar keduanya tak berjalan sendiri-sendiri. Dalam konteks Parigi Moutong, langkah ini bukan mustahil dilakukan. Kita punya warisan budaya dan kedekatan spiritual dengan alam yang bisa menjadi fondasi kuat. Jika kita sungguh menginginkan masa depan yang layak huni—bukan hanya untuk manusia hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang dan seluruh makhluk hidup—maka perubahan cara pandang terhadap lingkungan adalah syarat utama. Kita tak bisa lagi bertahan dengan pandangan bahwa manusia adalah pusat segalanya.
Parigi Moutong butuh melangkah dalam jalan ketiga: membangun peradaban yang tak hanya manusiawi, tetapi juga ekologis. Sebab hanya dengan begitu, kita bisa membangun masa depan yang lebih beradab.
*Penulis: Dedi Askary, mantan Deputy Direktur Walhi Sulteng, Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, dan Anggota Dewan Nasional Walhi
