Palu, MediaPalu — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengangkat persoalan serius aktivitas pertambangan bermasalah di wilayahnya saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Di hadapan pejabat pusat itu, Anwar memaparkan ancaman nyata tambang ilegal yang masih marak beroperasi, terutama di kawasan Poboya, Kota Palu, hingga jalur pertambangan batuan Palu–Donggala.
Anwar menyebut, praktik pertambangan tanpa izin tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.
Aktivitas tambang yang berjalan tanpa prosedur dan pengawasan memadai, menurut dia, telah meninggalkan jejak kerusakan yang semakin sulit dipulihkan.
“Di Poboya, tambang ilegal jumlahnya sangat banyak dan berbahaya karena proses pengolahannya dilakukan di luar standar. Bahkan sudah ada korban jiwa. Di jalur Palu hingga Donggala juga masih ditemukan tambang galian C, sebagian izinnya sudah kami cabut,” kata Anwar Hafid, Selasa, 13 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa dampak pertambangan bermasalah tidak berhenti pada kerusakan bentang alam.
Pencemaran lingkungan, ancaman bencana, hingga terganggunya ruang hidup masyarakat menjadi konsekuensi yang harus ditanggung warga di sekitar kawasan tambang.
Karena itu, Anwar mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperketat pengawasan serta penegakan hukum terhadap tambang yang menyalahi aturan.
Ia menilai keterlibatan pemerintah pusat penting agar penertiban tidak berhenti pada pencabutan izin administratif semata.
Dalam hampir satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Anwar mengklaim sejumlah izin tambang yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan telah dihentikan.
Salah satunya adalah tambang nikel di Morowali Utara yang izinnya sempat dihentikan sementara setelah aktivitasnya memicu banjir dan merusak kawasan permukiman warga.
Anwar menekankan bahwa penghentian tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat.
Menurutnya, investasi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
Respons datang dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Ia mengaku tersentak setelah melihat langsung dokumentasi banjir bandang di Morowali Utara yang diduga kuat dipicu aktivitas pertambangan.
Hanif menyebut pihaknya kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan, khususnya sektor nikel.
“Setelah peristiwa banjir itu, kami mulai berbenah. Tim sudah dibentuk dan saat ini sedang melakukan evaluasi serta pemetaan seluruh area kerja pertambangan,” ujar Hanif.
Audiensi tersebut menjadi penanda keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menata sektor pertambangan agar berjalan sesuai aturan, berwawasan lingkungan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Bagi Anwar Hafid, penertiban tambang bukan sekadar agenda administratif, melainkan upaya menjaga ruang hidup dan masa depan daerah.
Di Sulawesi Tengah, kata Anwar, investasi yang sehat adalah investasi yang tumbuh seiring dengan perlindungan lingkungan, bukan yang meninggalkan kerusakan dan risiko bencana bagi warga.
MARDISON
