Jakarta, MediaPalu – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menertibkan tambang-tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin, sekaligus memberi peringatan tegas kepada pihak-pihak besar yang menjadi “beking” praktik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurut Prabowo, berdasarkan laporan aparat yang diterimanya, terdapat 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah. Potensi kerugian negara dari aktivitas ilegal tersebut diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
“Saya tegaskan, kita akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan itu. Potensi kerugian negara dari aktivitas tambang-tambang ini diperkirakan minimal 300 triliun rupiah,” ujar Prabowo.
Presiden juga meminta dukungan seluruh anggota MPR dan partai politik untuk mendukung penertiban ini demi kepentingan rakyat.
Prabowo memberi peringatan tegas bagi siapa saja yang menjadi pelindung tambang ilegal, termasuk jenderal TNI, Polri, maupun mantan jenderal.
“Tidak ada alasan kami akan berhenti bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo.
Ia juga meminta keterbukaan di kalangan partai politik. Anggota partai yang terlibat diminta melapor atau menjadi Justice Collaborator.
“Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya.
Ia mengatakan, penertiban tambang ilegal akan melibatkan pasukan dari luar wilayah jika diperlukan. Sementara rakyat biasa yang menambang akan diatur melalui koperasi dan legalisasi, bukan lewat penyelundupan.
“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur, kita legalkan, ya. Tapi jangan alasan rakyat, tau-tau nyelundup. Nyelundup, ratusan triliun nyelundup,” ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo menyebut langkah strategis pemerintah dalam pertahanan untuk menjaga kekayaan dan kedaulatan negara, dengan membentuk sejumlah komando dan batalyon baru, antara lain 6 Komando Daerah Militer Baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, 5 Batalyon Infanteri, dan 5 Batalyon Komando Gerak Cepat.
Prabowo mengatakan, penertiban tambang ilegal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kekayaan rakyat dan keamanan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Iwan H
