Palu, MediaPalu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengambil alih pengelolaan kelistrikan di kawasan industri. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan kemandirian energi, terutama melalui skema perizinan dan kerja sama yang memungkinkan provinsi menjual listrik di dalam kawasan industri secara langsung.
Langkah ini mencuat dalam pertemuan Gubernur Anwar dengan tim konsultan kelistrikan tenaga air serta dua pensiunan senior PLN, Amihwnuddin dan Makmur Jaya Abdullah, di ruang kerjanya, Jumat, 11 Juli 2025. Diskusi fokus pada potensi energi bersih di daerah serta kemungkinan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum (PJU) lintas kabupaten/kota.
Makmur Jaya Abdullah, yang pernah terlibat langsung dalam pengelolaan kontrak Independent Power Producer (IPP), menekankan pentingnya provinsi menguasai wilayah usaha kelistrikan melalui izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTL-S) dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).
“Morowali dan Palu punya kawasan industri yang bisa kita kelola sendiri wilayah usahanya. Sepanjang izinnya lengkap dan pembangkitnya di luar kawasan, kita bisa jual listrik ke dalam kawasan. Kewenangannya ada di gubernur,” ujar Makmur.
Ia juga menyoroti perlunya pemetaan ulang terhadap izin-izin kelistrikan yang selama ini mengendap tanpa realisasi.
“Banyak izin sudah tidak aktif atau tidak punya investor. Kita harus tahu mana yang layak dilanjutkan dan mana yang dicabut,” tambahnya.
Sementara itu, Amihwnuddin menyoroti potensi besar pembangkitan listrik di Sulawesi Tengah dari tenaga air (hydro), biomassa, dan pembangkit skala kecil yang cocok untuk dikelola swasta lokal.
Menurutnya, percepatan sangat mungkin dilakukan jika provinsi aktif memanfaatkan dinamika perubahan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional.
Menanggapi itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk mengakselerasi investasi energi bersih dan memperkuat peran provinsi dalam sektor kelistrikan.
“Kita punya potensi, kita punya regulasi. Tinggal berani eksekusi. Kalau sudah ada investor, kita gas. Ini saatnya kita menyala,” tegasnya.
Selain soal kawasan industri, pertemuan juga membahas skema KPBU untuk pembangunan PJU di kabupaten/kota. Model ini dinilai ideal untuk Sulawesi Tengah yang memiliki keterbatasan fiskal. Lewat skema Availability Payment (AP), investor bisa membiayai proyek dan pemerintah daerah membayar secara bertahap tanpa mengganggu struktur APBD.
Gubernur menambahkan, pemprov akan segera membentuk tim percepatan KPBU dan memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota.
“Bupati harus proaktif, provinsi akan fasilitasi. Kita akan kawal sampai bisa terwujud,” ujar Anwar.
