Jakarta, MediaPalu.com – Udang vaname Parigi Moutong menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bupati Erwin Burase memaparkan potensi besar komoditas unggulan ini dalam audiensi di Gedung Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menegaskan, udang vaname Parigi Moutong kini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir. Kabupaten ini memiliki garis pantai 510 kilometer, terpanjang di Sulawesi Tengah.
Produksi udang vaname Parigi Moutong tertinggi di provinsi, tetapi belum berdampak maksimal pada PAD. Ekspor masih melalui Makassar sehingga nilai tambah daerah belum optimal.
Erwin menjelaskan, ada delapan sentra tambak potensial siap dikembangkan menjadi kawasan industri perikanan terpadu. Namun, tantangan besar masih ada.
Ia menyebut keterbatasan listrik, bahan baku dari luar daerah, dan ketiadaan laboratorium uji residu sebagai kendala utama ekspor berstandar internasional.
“Lahan eks HBU KKP di Tinombo Selatan seluas 500 hektare juga belum memiliki kepastian legalitas,” kata Erwin.
Pemerintah daerah berharap dukungan penuh KKP agar lahan itu dimanfaatkan secara legal dan produktif. Dengan tata kelola yang baik, Parigi Moutong siap menjadi pengungkit ekonomi daerah sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb. Haeru Rahayu menyatakan arah kebijakan KKP sejalan dengan visi Nawacita Presiden. Sektor perikanan ditempatkan sebagai pilar ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi maritim.
“Udang vaname adalah komoditas strategis nasional. Kami pastikan sistem produksi dan ekspor sesuai standar internasional agar Indonesia berdaya saing di pasar global,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan ekspor kini makin ketat, terutama dari pasar Eropa yang menuntut uji residu dan keamanan pangan. Karena itu, KKP membuka peluang kolaborasi dengan daerah seperti Parigi Moutong untuk memperkuat laboratorium mutu.
Meski dana dekonsentrasi tidak tersedia, KKP tetap siap mendukung proses uji laboratorium.
Selain aspek teknis, Dirjen menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar investasi tidak menimbulkan konflik kepentingan.
“Investasi produktif harus taat regulasi dan berpihak pada masyarakat pesisir. Peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan,” katnya.
KKP menilai Parigi Moutong berpotensi masuk dalam program strategis nasional budidaya udang. Syaratnya, kesiapan teknis dan kelembagaan harus diperkuat.
“Parigi Moutong akan kami pertimbangkan sebagai daerah prioritas di Sulawesi Tengah bila seluruh persyaratan terpenuhi,” kata Haeru.
Audiensi strategis itu dihadiri pejabat tinggi Ditjen Perikanan Budidaya, di antaranya Sekretaris Ditjen Tinggal Hermawan, Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik, Direktur Ikan Air Laut Ikhsan Kamil, dan Direktur Ikan Air Payau Fernando Jongguran.
Dari pihak daerah hadir Bupati Erwin Burase, Kadis Kelautan dan Perikanan Moh. Nasir, Kepala Bapenda Moh. Yasir, Kabag Prokopim Sri Nur Rahma, dan Plt. Kabag Kerja sama Rachmayani Rachman.
Audiensi juga diikuti para pengusaha tambak udang asal Parigi Moutong seperti Rudi (PT Parigi Akuakultura Prima), Ahmad Abdi Baramuli (PT Esaputlii Prakarsa Utama), Karman Karim (PT Sinergi Usaha Makmur), Hasanuddin Atjo (Ketua Tim Pakar Satgas Tambak Industri Udang Sulteng), dan Abdul Rivai (PT Graha Tambak Pinotu).
Dengan potensi udang vaname Parigi Moutong dan dukungan kebijakan KKP, daerah ini berpeluang menjadi pusat industri perikanan terpadu di Sulawesi Tengah sekaligus penggerak ekonomi pesisir nasional.
FADLI
