Parigi Moutong, MediaPalu – Gelombang efisiensi anggaran kini melanda banyak daerah. Pemerintah pusat menuntut penghematan, sementara belanja pegawai terus membengkak. Di tengah tekanan itu, nasib ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ikut terombang-ambing. Sebagian kepala daerah memilih langkah aman: menunda pembayaran gaji, menutup kekurangan dengan alasan fiskal. Tapi di Parigi Moutong, arah kebijakan justru berbeda. Bupati Erwin Burase menolak menjadikan PPPK sebagai korban penghematan.
Ia memilih berdiri di sisi para pegawai. Bagi Erwin, gaji bukan sekadar angka di neraca. Itu soal martabat dan tanggung jawab negara terhadap warganya yang mengabdi.
Langkah itu menunjukkan keberanian moral yang jarang muncul di tengah tekanan birokrasi. Erwin tahu risiko fiskal tetap ada, tetapi ia memahami lebih dalam: di balik setiap pegawai, ada keluarga yang menggantungkan hidup pada gaji yang pasti. Keputusan membayar PPPK tepat waktu adalah bentuk penghormatan pada kemanusiaan.
Di banyak tempat, efisiensi sering disalahartikan sebagai pemangkasan tanpa arah. Padahal, menurut Erwin, efisiensi sejati berarti menata ulang prioritas. Ia memilih memotong pos yang kurang mendesak demi memastikan hak pegawai terpenuhi. Sikap itu membuat kebijakan fiskal Parigi Moutong tetap hidup dan manusiawi.
Dampaknya terasa di lapangan. Gaji yang dibayarkan tepat waktu menjaga daya beli masyarakat. Pasar tetap ramai, usaha kecil bertahan, dan roda ekonomi lokal berputar. Di saat banyak daerah menghadapi perlambatan, Parigi Moutong justru menahan stabilitasnya lewat keputusan kecil namun berdampak luas.
Kebijakan ini juga mencerminkan prinsip good governance. Efisiensi tidak boleh meniadakan rasa adil. Pemerintah daerah, kata Erwin, bukan sekadar pengelola angka, tetapi penjamin kehidupan masyarakat. Pandangan itu membuat keputusannya tak hanya rasional, tapi juga bermoral.
Dalam suasana keuangan yang serba terbatas, pilihan Erwin Burase menjadi pembeda. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu soal program besar atau proyek megah. Kadang, bentuk paling nyata dari kepemimpinan adalah keberanian untuk tidak meninggalkan manusia di tengah tekanan sistem.
Erwin Burase mengingatkan kita bahwa pembangunan daerah tidak cukup dihitung dengan efisiensi, melainkan dengan empati. Keberpihakan kepada PPPK menjadi simbol kepemimpinan yang berakar pada rasa kemanusiaan. Di tengah efisiensi yang membatasi, keputusan itu justru memperluas makna keadilan dan memberi arah baru bagi pemerintahan daerah yang ingin tetap berpihak pada rakyat.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini disarikan dari pandangan Fadli Aziz, tokoh pemuda Parigi, yang menilai kepemimpinan Bupati Erwin Burase sebagai contoh keberanian moral dalam memperjuangkan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
