Donggala, MediaPalu – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menandai kunjungan perdananya ke Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan menyambangi Pelabuhan Donggala, Rabu, 9 Juli 2025.
AHY hadir bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.
Kedatangan rombongan disambut Bupati Donggala, Vera Elena Laruni.
Dari pelabuhan yang menghadap ke Teluk Palu itu, AHY meninjau fasilitas terminal penumpang dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Ini pengalaman pertama saya ke Donggala, dan sangat berkesan. Pelabuhan ini bisa menjadi simpul penting bagi konektivitas dan distribusi logistik Sulawesi Tengah,” kata Menko.
Ia menekankan bahwa infrastruktur adalah prasyarat bagi pembangunan yang adil dan merata.
“Apalah artinya sumber daya alam kalau tak bisa disalurkan. Maka pembangunan harus menyentuh wilayah yang terpencil, rawan bencana, dan tertinggal,” ujar AHY.
Sebagai Menko yang mengoordinasikan kementerian teknis seperti PUPR, Perhubungan, ATR/BPN, dan Transmigrasi, AHY berencana menggelar rapat koordinasi besar di Palu bersama kepala daerah se-Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Tujuannya: memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tapi juga menjangkau pinggiran.
Selain meninjau pelabuhan, AHY turut menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Sertifikat yang dibagikan mencakup tanah milik negara (BMN), daerah (BMD), hingga tanah wakaf.
“Legalitas ini bukan sekadar selembar kertas, tapi jalan menuju pemberdayaan ekonomi. Gunakan secara produktif, bukan konsumtif,” kata AHY.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan melaporkan, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Tengah berjalan baik.
Hingga Juli 2025, dari target 5.494 bidang tanah, telah rampung 4.797 bidang atau 95,5 persen. Untuk Kabupaten Donggala, sebanyak 160 bidang diserahkan dari total 4.384 bidang se-provinsi.
Ossy juga menyebut kehadiran AHY sebagai bentuk kesinambungan komitmen di sektor pertanahan.
“Pak Menko sangat memahami kompleksitas reforma agraria. Beliau hadir bukan sebagai simbol, tapi sebagai pelanjut kerja nyata,” ujarnya.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penyerahan sertifikat ini sebagai wujud konkret negara hadir.
“Tanah bukan sekadar aset ekonomi, tapi identitas dan masa depan rakyat. Sertifikat memberi rasa aman, membuka akses ke perbankan, dan mendukung keadilan pembangunan,” kata Anwar.
Ia sekaligus meminta perhatian pemerintah pusat atas persoalan strategis di daerah, seperti proses sertifikasi lahan Pelabuhan Gonenggati yang hingga kini belum selesai.
Sementara itu, Bupati Donggala Vera Laruni menyinggung masih minimnya infrastruktur dasar di wilayahnya.
Vera berharap perhatian pemerintah pusat bukan hanya simbolik, tapi nyata dan terukur.
“Masih banyak jalan dan jembatan kami dari batang kelapa. Kalau hujan, anak-anak tak bisa sekolah. Kami butuh bukti kehadiran negara,” ujar Vera. *
