Kamis, 5 Februari 2026
Opini  

Quo Vadis Pembangunan Parigi Moutong 5 Tahun ke Depan

Pembangunan Parigi Moutong 5 tahun ke depan di mata Dedi Askary, Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng.
Dedi Askary, Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng. Foto: Istimewa

Oleh: Dedi Askary, SH.
Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng

Kabupaten Parigi Moutong tengah memasuki fase krusial pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi fondasi arah pembangunan lima tahun mendatang. Fokus utama meliputi penguatan ekonomi berbasis , peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan , tata kelola yang baik, serta pelestarian lingkungan hidup. Inilah arah baru pembangunan Parigi Moutong.

Visi besar yang diusung adalah “Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa.” Visi ini menjadi kompas bagi seluruh agenda pembangunan daerah.

“Maju” menggambarkan tekad untuk memaksimalkan potensi dan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

“Mandiri” menegaskan pentingnya nilai keadilan, pemerataan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan agar manfaat pembangunan menjangkau hingga pelosok desa.

“Berkelanjutan” menjadi pengingat bahwa Parigi Moutong adalah wilayah dengan kerentanan bencana, sehingga perlindungan lingkungan dan mitigasi harus berjalan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi.

Gerbang Desa: Menggeser Paradigma Pembangunan

Konsep Gerbang Desa menjadi inovasi strategis RPJMD Parigi Moutong. Paradigmanya bergeser dari “membangun desa” menjadi “desa membangun.” Desa bukan lagi objek kebijakan, tetapi aktor utama yang merencanakan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal.

Baca Juga:  714 PPPK dan 89 CPNS di Parmout Terima SK 8 Juli, Formasi 2024 Menyusul Agustus

Pendekatan ini diperkuat oleh penggunaan data presisi dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi. Dengan demikian, desa didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi Strategis dan Program Unggulan

Untuk mencapai visi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan misi strategis yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berbasis teknologi, optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, percepatan pembangunan energi terbarukan, perluasan digitalisasi layanan publik, serta penguatan sistem mitigasi bencana. Seluruh misi ini dirancang agar pembangunan berjalan seragam dari pusat kabupaten hingga tingkat desa, dengan pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Misi tersebut diterjemahkan ke dalam enam program unggulan yang menjadi motor transformasi pembangunan daerah, yaitu Sejahtera Bersama, Lancar Bersama, Sehat Bersama, Cerdas Bersama, Harmoni Bersama, dan Berintegritas Bersama. Keenam program ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, memperkuat layanan , memperluas akses pendidikan, menjaga harmoni sosial, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas. Dengan program ini, Parigi Moutong diarahkan untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga:  Polisi Amankan 51 Gram Sabu dari Seorang Perempuan di Tojo Una-Una, Sulteng

Target Pembangunan: Ambisi yang Terukur

RPJMD Parigi Moutong juga merumuskan sasaran pembangunan yang terukur dan dapat dicapai melalui pendekatan berbasis data. Target tersebut mencakup APK SMA/SMK minimal 95 persen, peningkatan angka harapan hidup hingga 71 tahun, penurunan prevalensi stunting di bawah 14 persen, pertumbuhan ekonomi 5–6 persen per tahun, peningkatan persentase jalan mantap hingga minimal 80 persen, serta penurunan emisi karbon sedikitnya 10 persen dari baseline 2024.

Serangkaian target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Parigi Moutong.

Tantangan Nyata Pembangunan

Meski visi dan target cukup ambisius, tantangan di lapangan masih besar. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Parigi Moutong mencapai 74,57 ribu jiwa, tertinggi di Sulawesi Tengah. Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025 sebesar Rp 2.915.000 juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam memperkuat daya beli masyarakat.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ancaman bencana alam menuntut pendekatan pembangunan yang lebih inovatif, partisipatif, dan berbasis data.

Baca Juga:  8 Kendaraan Dievakuasi dari Longsor Jalur Kebun Kopi, Sulteng

Sinergi sebagai Kunci Keberhasilan

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menekankan pentingnya sinergi lintas level: pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, hingga pemerintahan desa. Kolaborasi menjadi fondasi agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dari pusat hingga desa.

Dengan perencanaan matang, kemauan politik yang kuat, serta dukungan kolaboratif seluruh elemen masyarakat, RPJMD Parigi Moutong 2025–2029 diharapkan menjadi jalan menuju kabupaten yang benar-benar maju, mandiri, dan berkelanjutan. Inilah arah baru Quo Vadis Pembangunan Parigi Moutong lima tahun ke depan.