Palu, MediaPalu — Cipayung Plus Palu mempertanyakan arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta komitmen pemerintah terhadap reformasi Polri. Sikap tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima MediaPalu Sabtu, 28 Februari 2026.
Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Palu, Farian Utina, mengatakan pelaksanaan MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi tata kelola dan transparansi anggaran.
“Program sebesar MBG harus memiliki standar operasional yang jelas dan pengawasan ketat. Tanpa itu, potensi penyimpangan anggaran dan penurunan kualitas layanan bisa terjadi,” kata Farian dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Farian, program yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat tidak boleh dijalankan secara tergesa tanpa sistem kontrol yang terukur.
Ia menilai pemerintah perlu membuka skema anggaran dan mekanisme distribusi secara transparan kepada publik.
Selain isu MBG, Cipayung Plus Palu juga menyoroti reformasi Polri yang dinilai belum menunjukkan perubahan mendasar.
Aliansi mahasiswa itu menilai sejumlah kasus kekerasan aparat dan polemik penanganan aksi publik menjadi indikator perlunya pembenahan sistemik.
“Reformasi Polri tidak cukup berhenti pada wacana. Harus ada pembenahan konkret dalam pengawasan internal dan akuntabilitas kepada masyarakat,” ujar Farian.
Aliansi yang terdiri dari HMI MPO, PMII, GMNI, LMND, GMKI, KAMMI, dan IMM itu menegaskan akan terus mengawal isu MBG dan reformasi Polri sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
RED-MP
