Poso, MediaPalu – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 199 miliar untuk pembangunan RSUD Poso melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Poso dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Alokasi anggaran tersebut ditindaklanjuti melalui kerja sama resmi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan Kementerian PUPR. Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Gedung Torulemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu 28 Januari 2026.
Melalui PKS tersebut, pembangunan Bangunan 2 dan Bangunan 3 RSUD Poso akan dilaksanakan dengan total nilai kontrak Rp 199 miliar. Kedua bangunan tersebut akan difungsikan sebagai ruang perawatan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit.
Seluruh pembiayaan proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan masa pelaksanaan pada tahun 2026 hingga 2027. Skema pendanaan ini mencerminkan peran pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah.
Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, menyatakan pembangunan RSUD baru menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang lebih modern dan representatif.
“Kerja sama ini menjadi tonggak penting untuk menghadirkan fasilitas kesehatan berstandar nasional di Poso. Kami ingin pembangunan RSUD ini menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat,” ujar Verna.
Direktur Infrastruktur Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Ir. Tanozisochi Lase, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
“Kami mengapresiasi konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal proyek ini. Pembangunan RSUD Poso akan memberikan dampak langsung bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat,” kata Tanozisochi.
MARDISON
