Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengusulkan pembangunan sekolah terpadu satu atap yang menggabungkan jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Usulan itu disampaikan Erwin saat audiensi dengan jajaran Ditjen PAUD Dasmen di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya mempercepat pemerataan pendidikan dan mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Erwin menjelaskan, kondisi geografis Parigi Moutong menjadi salah satu kendala bagi anak-anak di wilayah terpencil untuk mengakses pendidikan. Kabupaten ini memiliki garis pantai sekitar 510 kilometer, dengan wilayah pegunungan, lembah, serta permukiman yang tersebar di daerah terpencil dan dataran tinggi.
Jarak sekolah yang jauh, keterbatasan transportasi, dan medan yang sulit membuat sebagian anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sejumlah anak bahkan masuk SD tanpa pernah mengikuti PAUD karena tidak tersedia fasilitas pendidikan di sekitar tempat tinggal mereka.
Persoalan lain muncul ketika lulusan SD harus melanjutkan ke SMP yang lokasinya jauh dari permukiman. Biaya transportasi dan tempat tinggal menjadi beban bagi keluarga. Di sisi lain, sejumlah sekolah mengalami kerusakan berat dan kekurangan ruang kelas.
Kondisi tersebut turut meningkatkan risiko Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), terutama pada masa peralihan dari PAUD ke SD dan SD ke SMP.
Melalui konsep sekolah satu atap, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan penggabungan tiga jenjang pendidikan dalam satu kawasan di lokasi permukiman terpencil yang memenuhi persyaratan jarak dan jumlah penduduk usia sekolah.
Usulan intervensi meliputi rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat, pembangunan ruang kelas baru untuk PAUD dan SMP, penyediaan internet satelit, serta peningkatan fasilitas air bersih dan sanitasi.
Pemkab Parigi Moutong juga menyatakan kesiapan menyediakan lahan bersertifikat dan bebas sengketa, data jumlah anak usia 5–15 tahun berdasarkan pemetaan lapangan, tenaga pendidik, dukungan operasional, serta peningkatan akses jalan menuju sekolah.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyambut baik usulan tersebut. Ia mengatakan pengembangan sekolah satu atap dapat memanfaatkan fasilitas SD yang sudah tersedia.
“Tidak semua SD harus memiliki SMP. Bisa dipetakan lima SD yang lokasinya berdekatan, kemudian ditentukan satu titik pusat yang dijadikan SD–SMP satu atap,” kata Gogot.
Pemerintah pusat mendukung pengembangan program secara bertahap mulai 2027. Rencana intervensinya mencakup penambahan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan fasilitas sanitasi.
Persiapan administrasi serta penataan kelembagaan diarahkan agar sekolah dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027/2028.
Dalam audiensi tersebut, Erwin didampingi sejumlah pejabat Pemkab Parigi Moutong, antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah.
ADV-MP





