Natuna, MediaPalu – Warga Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera merealisasikan pembangunan Pasar Ikan Ranai di daerah setempat. Proyek yang digagas hampir enam tahun lalu itu tak kunjung menunjukkan kemajuan, padahal potensi perikanan di wilayah tersebut sangat besar.
Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cerdik Pandai Muda Melayu Kepulauan Riau (LSM Cindai Kepri), Zulkarnaen, mengatakan lambannya realisasi proyek menjadi penghambat utama pengembangan industri perikanan lokal.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan harus sesegera mungkin merealisasikan pembangunan itu. SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Natuna berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan nelayan,” kata Zulkarnaen kepada MediaPalu, Rabu, 20 Agustus 2025.
Menurut dia, proyek ini sejak awal mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah. Sebagian besar fasilitas penunjang operasional juga telah dibangun. Namun proses lelang Pasar Ikan Ranai justru empat kali gagal sepanjang 2025, membuat program ini tersendat.
Situasi semakin pelik setelah pasar lama dirobohkan tanpa ada pengganti memadai. Akibatnya, omzet pedagang turun hingga 50 persen.
Zulkarnaen menilai jika pembangunan tak segera direalisasikan tahun ini, pengelolaan pasar ikan berpotensi tertunda lebih lama lagi.
“Izin reklamasi lahan akan segera berakhir,” ujarnya.
Selain berdampak pada ekonomi warga, keterlambatan pembangunan juga mengancam kerusakan fasilitas yang sudah ada karena minim perawatan.
Kondisi ini dianggap bertentangan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama poin ketiga tentang kedaulatan pangan dan poin kelima soal penguatan ekonomi maritim dan pesisir.
Sebagai catatan, proyek Pasar Ikan Ranai di Natuna ini telah mendapat dukungan pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui dana hibah kepada KKP. Dana itu rencananya digunakan untuk membangun pasar ikan sekaligus mengembangkan SKPT Natuna sebagai pusat perikanan terpadu di kawasan barat Indonesia.
“Masyarakat kini berharap KKP bergerak cepat. Mereka tak ingin peluang besar sektor perikanan Natuna benar-benar terbuang,” ujar Zulkarnaen.
Muhammad Fadhli
